RUU ASN Harus Mengatur Persoalan Jenjang Karier

09-11-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman saat pertemuan berlangsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Undip, Semarang, Senin (8/11/2021). Foto: Agung/nvl

 

Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mengapresiasi pertemuan Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan akademisi Universitas Diponegoro (Undip). Dalam pertemuan itu ia menekankan perlunya perhatian khusus dalam pengaturan terkait jenjang karir ASN di masa mendatang.

 

"Pertama saya mencatat soal subjektivitas top leader di lembaga-lembaga pemerintah. Menyangkut karir seorang ASN baik dia PNS maupun PPPK," ungkap Aminurokhman saat pertemuan berlangsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Undip, Semarang, Senin (8/11/2021). 

 

Persoalan jenjang karir tersebut akan menentukan manajemen kepemimpinan di ranah birokrasi publik. Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga tak menampik terkadang rekrutmen pucuk jabatan di birokrasi ASN beberapa masih bersifat politis. 

 

"Maka jika regulasi ini (RUU ASN) dapat diinplementasikan, maka persoalan tersebut harapannya dapat diminimalisir," sebut Aminurokhman. Sebelumnya memang terdapat pandangan bahwa jenjang karir yang dipolitisir tersebut tak lepas dari konsekuensi kepala daerah yang menjadi kepala pembina ASN di tingkat daerah. 

 

Oleh karena itu Aminurokhman menilai perlunya suatu pasal-pasal konkret yang dapat mengatur hal-hal tersebut. Ia berharap dengan adanya regulasi yang mumpuni, maka kedepannya ASN akan mendapatkan keleluasaan untuk mengelola birokrasi secara lebih profesional dan jauh dari tekanan-tekanan politis yang berdampak pada jenjang karir. (ah/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...